Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya tersebut. Pendidikan diposisikan sebagai jalan strategis untuk mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam arah kebijakan nasional, pemerintah menargetkan pendirian 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. Target ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, program ini di rancang untuk menjangkau wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan pendidikan.
Peresmian Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah Indonesia
Sebagai langkah nyata, Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Peresmian tersebut dilakukan dalam sebuah agenda kenegaraan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan mulai berjalan secara konkret.
Meski demikian, Presiden mengakui bahwa jumlah tersebut belum sepenuhnya memenuhi target akhir. Namun, progres yang dicapai di nilai sebagai hasil kerja luar biasa. Proses pembangunan sekolah memerlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan yang matang.
Oleh karena itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial dan seluruh kementerian terkait. Kolaborasi lintas sektor di nilai menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Tanpa kerja bersama, perluasan Sekolah Rakyat tidak akan berjalan optimal.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda peluncuran Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026)
Target Peserta Didik dan Arah Pengembangan Program
Selanjutnya, pemerintah menetapkan sasaran jumlah peserta didik yang jelas. Setiap Sekolah Rakyat di harapkan mampu menampung hingga 1.000 murid. Dengan perhitungan tersebut, jumlah total siswa yang dapat terlayani di proyeksikan mencapai 500.000 anak pada tahun 2029.
Saat ini, jumlah peserta didik tercatat sekitar 15.000 siswa. Angka tersebut di perkirakan meningkat secara signifikan. Hingga akhir tahun berjalan, pemerintah menargetkan jumlah siswa mencapai 30.000 orang. Peningkatan ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat.
Lebih jauh, pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas. Kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama. Kurikulum, pembinaan karakter, serta penguatan keterampilan hidup di siapkan secara terpadu. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat di harapkan memiliki daya saing dan kemandirian di masa depan.
Sekolah Rakyat sebagai Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Pada dasarnya, Sekolah Rakyat di rancang sebagai sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat rendah. Kelompok sasaran utama berasal dari kategori Desil 1 dan Desil 2.
Kelompok tersebut selama ini menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir untuk menghapus hambatan tersebut secara sistematis.
Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa pendidikan mampu mengubah nasib generasi muda. Dengan intervensi yang tepat, kemiskinan ekstrem dapat di tekan secara signifikan. Bahkan, pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat di hilangkan secara bertahap.
Peran Data Desil dalam Ketepatan Sasaran Program
Dalam konteks kebijakan sosial, istilah desil merujuk pada pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data ini bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desil 1 menunjukkan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera.
Penggunaan pendekatan berbasis desil memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Sekolah Rakyat menjadi contoh penerapan kebijakan berbasis data. Program ini tidak bersifat umum, melainkan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat merepresentasikan transformasi kebijakan pendidikan nasional. Program ini tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun harapan. Melalui pendidikan yang inklusif, pemerintah berupaya menciptakan masa depan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
