Dalam beberapa hari terakhir – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Menghadapi peningkatan signifikan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta bantuan kekonsuleran. Sedikitnya 1.726 WNI tercatat mendatangi perwakilan Indonesia tersebut dalam kurun waktu enam hari. Setelah berhasil keluar dari jaringan penipuan daring (online scam) yang beroperasi di wilayah Kamboja.
Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Lonjakan kedatangan WNI berkaitan erat dengan langkah tegas Pemerintah Kamboja yang sejak pertengahan Januari 2026. Mengintensifkan operasi pemberantasan kejahatan siber lintas negara. Operasi tersebut menyebabkan banyak lokasi sindikat penipuan daring ditutup, sehingga ribuan pekerja asing—termasuk WNI—meninggalkan tempat-tempat tersebut dan mencari perlindungan.
Pola Kedatangan WNI dan Dinamika Lapangan
Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, periode 16 hingga 21 Januari 2026 menjadi masa paling padat dengan kedatangan WNI secara langsung atau walk-in. Puncak kedatangan terjadi pada 19 Januari dengan lebih dari lima ratus orang dalam satu hari. Pada hari-hari berikutnya, jumlah WNI yang datang masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap.
Kondisi tersebut menggambarkan besarnya skala persoalan yang di hadapi, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi perwakilan diplomatik Indonesia dalam menyediakan layanan perlindungan secara cepat, aman, dan terkoordinasi.
Langkah Responsif KBRI dalam Penanganan WNI
Menanggapi situasi darurat tersebut, KBRI Phnom Penh segera menerapkan langkah-langkah penanganan komprehensif. Seluruh WNI yang datang menjalani proses pendataan dan asesmen awal guna memetakan kondisi personal, status keimigrasian, serta kebutuhan mendesak masing-masing individu.
Bagi WNI yang tidak lagi memiliki dokumen perjalanan, KBRI memfasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dasar pemulangan ke Indonesia. Selain itu, perhatian khusus di berikan kepada kelompok WNI rentan, termasuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Pendekatan ini menegaskan peran negara dalam memastikan setiap warga mendapatkan hak perlindungan tanpa diskriminasi, terutama dalam situasi krisis lintas negara.
Keterlibatan Langsung Duta Besar RI
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, Santo Darmosumarto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, turut turun langsung menemui para WNI. Dalam pertemuan tersebut, Dubes mendengarkan berbagai keluhan sekaligus memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia.
Kehadiran langsung pimpinan perwakilan diplomatik dinilai penting untuk membangun rasa aman, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan bahwa para WNI memahami proses yang sedang berjalan, khususnya terkait pemulangan ke tanah air.
Ilustrasi : KBRI Phnom Penh saat menangani WNI yang berada di Kamboja.
Koordinasi dengan Otoritas Kamboja
Di sisi lain, KBRI Phnom Penh juga mengintensifkan koordinasi dengan otoritas setempat. Termasuk pihak kepolisian dan imigrasi Kamboja. Kerja sama ini di fokuskan pada percepatan prosedur deportasi serta penyederhanaan proses administratif, sehingga pemulangan WNI dapat dilakukan secara tertib dan efisien.
Pemerintah Kamboja sendiri di sebut telah menyatakan komitmen untuk memberikan kemudahan keimigrasian sebagai bagian dari kerja sama bilateral dalam penanganan dampak kejahatan siber lintas negara.
Identifikasi Potensi Korban Perdagangan Orang
Selain memfasilitasi pemulangan, KBRI juga melakukan wawancara mendalam dan asesmen lanjutan. Untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa WNI yang mengalami eksploitasi mendapatkan penanganan hukum dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Komitmen Berkelanjutan Perlindungan WNI
KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Seluruh WNI terdampak di pastikan memperoleh bantuan kekonsuleran sesuai mandat dan regulasi yang berlaku. Di samping itu, KBRI juga mengimbau WNI lain di Kamboja yang telah keluar dari lokasi sindikat penipuan daring. Agar segera melapor guna memperoleh pendampingan resmi.
Langkah proaktif ini mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks.
