Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik setelah Bupati Pati, Sudewo. Di tetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan korupsi yang berbeda. Penetapan tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peristiwa ini memunculkan perhatian luas karena melibatkan kepala daerah aktif yang sebelumnya memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi dan politik nasional.
KPK menyampaikan bahwa salah satu pihak yang di amankan dalam OTT tersebut adalah Sudewo. Proses hukum kemudian berkembang hingga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dalam dua kasus yang di nilai memiliki karakteristik dan locus perkara berbeda. Hal ini menunjukkan kompleksitas dugaan tindak pidana yang melibatkan penyelenggara negara.
Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
Kasus pertama yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa. Dalam perkara ini, KPK menilai terdapat indikasi kuat adanya penetapan tarif tertentu kepada calon perangkat desa sebagai syarat untuk memperoleh jabatan. Tarif awal yang di sebutkan berada pada kisaran ratusan juta rupiah dan di sampaikan melalui kepala desa sebagai perpanjangan tangan kebijakan tersebut.
Menurut keterangan pihak KPK, arahan mengenai penetapan biaya tersebut tidak berhenti pada angka awal, melainkan mengalami peningkatan ketika di terapkan di tingkat lapangan. Kepala desa yang menerima arahan kemudian mematok tarif lebih tinggi kepada para pendaftar. Proses pengumpulan dana ini di duga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga di sertai tekanan psikologis terhadap para calon perangkat desa.
Ancaman tidak di bukanya formasi pada tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu bentuk tekanan yang di sebutkan dalam penyelidikan. Praktik semacam ini di nilai mencederai prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, sekaligus memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.
Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta
Selain perkara jual beli jabatan, Sudewo juga di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus ini sebelumnya telah di selidiki dan kemudian di tingkatkan ke tahap penyidikan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo di duga menerima aliran dana berupa commitment fee yang berkaitan dengan proyek infrastruktur perkeretaapian. Aliran dana tersebut di sebut terjadi pada periode ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan sebagai saksi telah dilakukan sebelumnya, namun pada tahap lanjutan, KPK menilai terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka.
Kasus ini menegaskan bahwa dugaan korupsi di sektor infrastruktur tidak hanya melibatkan aktor teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan kewenangan dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan proyek.
Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Sudewo (tengah) berjalan meninggalkan Gedung KPK Merah Putih usai pemeriksaan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Tanggapan Sudewo atas Penetapan Status Tersangka
Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Sudewo menyampaikan bantahan terhadap seluruh sangkaan yang di alamatkan kepadanya. Ia menyatakan tidak mengetahui praktik-praktik yang di tuduhkan serta merasa di korbankan dalam perkara hukum tersebut. Pernyataan ini di sampaikan secara terbuka sebagai bentuk pembelaan diri di hadapan publik.
Sikap tersebut mencerminkan dinamika yang kerap muncul dalam kasus korupsi pejabat publik, di mana pernyataan penyangkalan sering di sampaikan bersamaan dengan proses hukum yang masih berjalan. Pada tahap ini, penegakan hukum tetap menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip utama.
Rekam Jejak Pendidikan dan Karier Sudewo
Sudewo merupakan tokoh kelahiran Pati yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Jawa Tengah sebelum melanjutkan studi teknik sipil di perguruan tinggi negeri. Pendidikan magister di bidang teknik pembangunan turut memperkuat latar belakang akademiknya, khususnya dalam sektor infrastruktur dan konstruksi.
Karier profesionalnya di mulai di dunia konstruksi dan birokrasi pekerjaan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengalaman panjang sebagai aparatur sipil negara memberikan pemahaman teknis yang mendalam terhadap proyek-proyek pembangunan. Di sisi lain, kiprahnya di dunia politik berkembang sejak awal 2000-an, meskipun sempat mengalami kegagalan dalam kontestasi kepala daerah.
Posisi strategis di internal partai politik dan keterpilihannya sebagai anggota legislatif nasional selama dua periode menjadi puncak pengaruh politik Sudewo. Karier tersebut kemudian berlanjut hingga ia terpilih sebagai Bupati Pati untuk periode pemerintahan terbaru.
Implikasi Kasus terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kasus yang menjerat Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah yang berhadapan dengan hukum akibat dugaan korupsi. Fenomena ini menjadi refleksi penting bagi penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Penegakan hukum yang konsisten di harapkan dapat menjadi instrumen pencegahan sekaligus pembelajaran bagi penyelenggara negara lainnya.
