Upaya penegakan hukum keimigrasian kembali menunjukkan hasil signifikan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Berhasil mengamankan tiga warga negara asing (WNA) yang di duga terlibat dalam penyalahgunaan izin tinggal serta tindak pidana penyelundupan manusia. Ketiga WNA tersebut masing-masing berasal dari Tiongkok dan Thailand, dengan inisial SS, XS, dan PK. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan penggunaan identitas kependudukan Indonesia secara ilegal serta dugaan jaringan pengiriman manusia lintas negara.
Kronologi Pengungkapan Kasus oleh Aparat Imigrasi
Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai keberadaan orang asing. Yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia secara tidak sah di wilayah Jakarta Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas imigrasi melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan surat perintah tugas khusus. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua WNA asal Tiongkok berinisial SS dan XS, serta satu WNA asal Thailand berinisial PK pada Senin, 12 Januari 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menjelaskan bahwa salah satu WNA di ketahui secara aktif menggunakan identitas Warga Negara Indonesia (WNI) palsu. Identitas tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendukung aktivitas ilegal, khususnya dalam rangka memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri secara tidak sah.
Modus Penyalahgunaan Dokumen Kependudukan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, SS di ketahui membuat KTP elektronik dengan identitas palsu atas nama WNI. Proses pemalsuan tersebut dilakukan dengan bantuan seorang perempuan WNI berinisial LS, dengan imbalan sejumlah uang dalam jumlah besar. Biaya yang di keluarkan tidak hanya mencakup pembuatan KTP elektronik, tetapi juga dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang di peroleh secara ilegal.
Dokumen-dokumen palsu ini kemudian digunakan sebagai alat pendukung untuk mempermudah mobilitas lintas negara, khususnya dalam upaya keberangkatan ilegal menuju Australia. Praktik ini menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem administrasi kependudukan yang berpotensi merugikan negara serta mencoreng integritas data kependudukan nasional.
Foto: Imigrasi bongkar sindikat penyelundupan orang ke Australia
Peran Masing-Masing Pelaku dalam Dugaan TPPM
Dalam struktur peran, SS di ketahui bertindak sebagai pihak yang mempromosikan jasa pembuatan dokumen kependudukan palsu kepada warga negara Tiongkok. Sementara itu, XS berperan membantu proses teknis, mulai dari pengambilan dokumen hingga mengantar para WNA untuk bertemu dengan pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Berdasarkan pengakuan XS, para WNA yang akan di berangkatkan menuju Australia terlebih dahulu datang ke Indonesia secara mandiri. Setelah tiba di Jakarta, mereka melanjutkan perjalanan ke Merauke, Papua, dengan pendampingan seorang pihak berinisial A alias C. Dari wilayah tersebut, perjalanan di lanjutkan menuju Australia menggunakan jalur laut dengan kapal milik pihak pendamping.
Indikasi Kejahatan Transnasional
Dalam pemeriksaan lebih lanjut, XS mengaku telah memfasilitasi pengiriman sejumlah WNA ke Australia secara ilegal. Setiap pengiriman di kenakan biaya tinggi, yang menunjukkan adanya motif ekonomi kuat di balik praktik penyelundupan manusia tersebut. Meskipun para pelaku mengklaim bahwa pengiriman berhasil, terdapat informasi bahwa WNA yang dikirim telah di amankan oleh otoritas Australia.
Kasus ini memperlihatkan karakteristik kejahatan lintas negara yang terorganisir, melibatkan banyak pihak. Serta memanfaatkan celah administratif dan geografis. Oleh karena itu, tindak pidana penyelundupan manusia di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan serius dan kolaboratif.
Tindak Lanjut Hukum dan Administratif Keimigrasian
Sebagai bentuk penegakan hukum, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan menjatuhkan Tindak Administratif Keimigrasian. Berupa deportasi dan penangkalan terhadap ketiga WNA tersebut. Tindakan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Khususnya pasal yang mengatur kewenangan imigrasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta turut memberikan apresiasi. Atas langkah cepat dan responsif yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Jakarta Barat. Keberhasilan ini di harapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan transnasional di wilayah Indonesia.
