Kasus tindak pidana korupsi kembali mencuat ke permukaan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Djunaidi Nur, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). Perkara ini menyoroti praktik suap yang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor kehutanan, yang di nilai mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.
Djunaidi Nur di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap terhadap Direktur Utama Industri Hutan V (Inhutani V), Dicky Yuana Rady. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan pejabat BUMN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada Djunaidi Nur. Selain hukuman badan, terdakwa juga di wajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan apabila denda tersebut tidak di bayarkan.
Ketua majelis hakim, Teddy Windiartono, dalam amar putusannya menyampaikan bahwa hukuman di jatuhkan setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka yang di gelar pada Rabu, 14 Januari.
Nilai dan Alur Suap yang Terungkap di Persidangan
Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, Djunaidi terbukti memberikan suap kepada Dicky Yuana Rady dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Total nilai suap mencapai sekitar Sin$199.000, yang terdiri dari Sin$10.000 dan Sin$189.000.
Apabila di konversikan dengan asumsi kurs jual Rp12.864 per dolar Singapura, total nilai suap tersebut setara dengan kurang lebih Rp2,5 miliar. Dana tersebut kemudian di ketahui di gunakan oleh penerima suap. Untuk melunasi pembelian sebuah mobil mewah jenis Rubicon dengan nilai mencapai Rp2.385.000.000.
Penggunaan dana suap untuk kepentingan pribadi tersebut semakin menguatkan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Djunaidi Nur terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur larangan pemberian suap kepada penyelenggara negara atau pejabat publik.
Selain itu, perbuatan terdakwa juga di kaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1. Serta Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif pertama yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
Ilustrasi. Vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin Djunaidi divonis dengan pidana 3 tahun 4 bulan penjara
Faktor Pemberat dan Peringan Hukuman
Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang bersifat memberatkan dan meringankan. Faktor pemberat utama adalah bahwa tindakan Djunaidi tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatannya di nilai telah merusak integritas, objektivitas, serta kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di lingkungan BUMN.
Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana. Sebelumnya, menunjukkan sikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, serta kondisi kesehatan yang kurang baik. Djunaidi di ketahui telah lanjut usia dan menderita penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung koroner dan penyumbatan pembuluh darah di otak.
Putusan terhadap Terdakwa Lain
Selain Djunaidi Nur, pengadilan juga menjatuhkan vonis terhadap Aditya Simaputra. Ia merupakan asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan Djunaidi, yang juga menjabat sebagai staf perizinan di PT Sungai Budi Group (SBG).
Aditya di vonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Serta denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya menuntut hukuman penjara lebih berat bagi kedua terdakwa.
Penegakan Hukum dan Implikasinya
Putusan ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Khususnya yang melibatkan sektor strategis dan perusahaan milik negara. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemberian suap. Baik secara langsung maupun melalui perantara, tetap akan di proses secara hukum dan mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.
