Muhammad Qodari – perubahan posisi strategis terjadi di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto setelah Muhammad Qodari di tunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pergeseran ini di nilai bukan sekadar rotasi jabatan. Melainkan peningkatan tanggung jawab yang signifikan, terutama dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat luas.
Usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026), Qodari secara terbuka mengungkapkan bahwa amanah barunya membawa tantangan yang jauh lebih kompleks di bandingkan posisi sebelumnya. Ia menilai bahwa peran komunikasi dalam pemerintahan saat ini menjadi semakin krusial, mengingat banyaknya kebijakan dan program yang harus di jelaskan secara transparan kepada publik.
Tanggung Jawab Komunikasi Pemerintah Makin Kompleks
Dalam keterangannya, Qodari menekankan bahwa salah satu tantangan utama adalah menjelaskan latar belakang serta tujuan dari berbagai program pemerintah. Ia menyebut bahwa kebijakan yang di jalankan oleh pemerintahan Prabowo memiliki cakupan luas dan membutuhkan pemahaman yang mendalam agar dapat di terima masyarakat.
Menurutnya, komunikasi publik tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu persepsi negatif terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang di buat pemerintah memiliki landasan yang kuat, termasuk merujuk pada nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur agar pesan yang di sampaikan tidak terdistorsi.
Kolaborasi dengan Media dan Lembaga Jadi Kunci
Dalam menjalankan tugas barunya, Qodari menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Ia menyadari bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.
Peran media massa juga di nilai sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Qodari bahkan mengakui bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan dunia media, yang di harapkan dapat menjadi modal dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan media akan membantu memastikan bahwa informasi yang di sampaikan dapat menjangkau masyarakat secara luas dan akurat. Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Foto: Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari
Hasan Nasbi Siap Perkuat Strategi Komunikasi Presiden
Sejalan dengan perubahan posisi Qodari, Hasan Nasbi yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Badan Komunikasi Kepresidenan, Kantor Staf Presiden, serta kementerian terkait akan terus di tingkatkan. Menurut Hasan, komunikasi pemerintah harus mampu menjawab berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Termasuk meluruskan berita atau pemahaman yang tidak sesuai dengan fakta.
Hasan juga menyoroti pentingnya pembagian peran dalam sistem komunikasi pemerintah. Ia menyebut bahwa Badan Komunikasi Kepresidenan akan berfungsi sebagai pelaksana utama. Sementara pihaknya akan berfokus pada aspek strategi dan substansi komunikasi.
Tantangan Meluruskan Informasi di Era Digital
Di tengah arus informasi yang sangat cepat, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga akurasi informasi yang beredar di publik. Penyebaran berita yang tidak tepat atau bahkan disinformasi menjadi salah satu isu yang harus di antisipasi secara serius.
Dalam konteks ini, peran Badan Komunikasi Kepresidenan menjadi semakin penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan klarifikasi dan informasi resmi pemerintah. Dengan strategi komunikasi yang tepat, di harapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang menyesatkan.
Kesimpulan: Peran Komunikasi Jadi Pilar Utama Pemerintahan
Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan menandai babak baru dalam penguatan komunikasi publik pemerintah. Dengan beban tugas yang semakin besar, kolaborasi lintas lembaga. Serta dukungan media menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyampaian informasi.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, komunikasi tidak lagi sekadar pelengkap. Melainkan menjadi elemen strategis dalam memastikan setiap kebijakan dapat di pahami dan di terima masyarakat.
